Berita Internal

KP3B Serang,18 Maret 2019: Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKP) dilaksanakan di Aula Dinas PUPR dan dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Dalam sambutannya kepala BKD mengharapkan kepada peserta/seluruh pejabat yang diwajibkan mengisi LHKPN untuk segera melaporkannya melalui aplikasi LHKPN-KPK paling lambat tanggal 31 Maret 2019.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya.

LHKPN memiliki dua dasar hukum utama yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara. Atas dasar hukum-dasar hukum tersebut, setiap Penyelenggara Negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pensiun dan juga wajib dalam menginformasikan harta kekayaan

Guna menyukseskan pelaporan LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti-corruption Clearing House meluncurkan aplikasi LHKPN. Aplikasi LHKPN adalah aplikasi yang memuat berbagai kumpulan dokumen tentang pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah diverifikasi oleh KPK dalam bentuk Tambahan Berita Negara (TBN). Aplikasi ini dapat diakses secara daring (dalam jaringan) oleh siapa saja dengan tujuan agar terciptanya transparansi publik. Melalui aplikasi ini, masyarakat juga dapat mengetahui perkembangan kekayaan para penyelenggara negara. Tujuan lainnya adalah sebagai kontrol dan salah satu mekanisme untuk menilai kejujuran dan integritas penyelenggara negara. Alhasil, jika ada di antara masyarakat yang mendapatkan ketidakcocokan antara data pelaporan yang termuat di aplikasi dengan apa yang terjadi di lapangan, mereka dapat melaporkannya melalui Pengaduan Masyarakat KPK atau kontak layanan LHKPN

Berdasarkan penulusuran kami dalam laman resmi KPK, LHKPN diwajibkan antara lain kepada:

1.     Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

2.     Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

3.     Menteri;

4.     Gubernur;

5.     Hakim;

6.     Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7.     Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

8.     Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

9.     Pimpinan Bank Indonesia;

10.   Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

11.   Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

12.   Jaksa;

13.   Penyidik;

14.   Panitera Pengadilan; dan

15.   Pemimpin dan Bendaharawan Proyek

Selain orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pelaporan LHKPN juga diwajibkan bagi:

1.     Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;

2.     Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;

3.     Pemeriksa Bea dan Cukai;

4.     Pemeriksa Pajak;

5.     Auditor;

6.     Pejabat yang mengeluarkan perijinan;

7.     Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan

8.     Pejabat pembuat regulasi