Berita External

BKD Banten - Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Banten resmi dikukuhkan di Gedung Negara, Rabu (22/4/2026).

Sekda Banten Deden Apriandhi dipercaya menahkodai KORPRI Provinsi Banten masa bakti 2025–2030.

Pengukuhan dihadiri langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, dan Kepala BKN sekaligus Ketua Umum DPP KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakurulloh.

Dalam sambutannya, Gubernur Banten Andra Soni menginstruksikan pengurus KORPRI Provinsi Banten untuk segera menjalankan empat agenda strategis perubahan birokrasi, sebagai langkah percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan serta akuntabel.

“KORPRI harus menjadi motor perubahan birokrasi. ASN Banten dituntut solid, berintegritas, adaptif terhadap digitalisasi, dan memiliki semangat pelayanan yang tinggi,” katanya.

Andra Soni yang juga selaku Penasihat KORPRI Banten menegaskan bahwa pengukuhan pengurus KORPRI bukan sekadar agenda seremonial, melainkan titik awal penguatan komitmen untuk menggerakkan organisasi profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut sebagai motor utama reformasi birokrasi di Provinsi Banten.

“KORPRI harus menjadi motor perubahan birokrasi. ASN Banten dituntut solid, berintegritas, adaptif terhadap digitalisasi, dan memiliki semangat pelayanan yang tinggi,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan di Banten membutuhkan ASN yang memiliki kinerja kuat, responsif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal tersebut, kata dia, menjadi kunci untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, Andra Soni menginstruksikan empat agenda strategis yang harus segera dijalankan oleh pengurus KORPRI Banten periode 2025–2030, yakni penguatan integritas dan netralitas ASN, percepatan transformasi digital dan inovasi pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan anggota, serta penguatan soliditas organisasi.

“KORPRI harus menjaga netralitas dan fokus pada pelayanan publik yang jujur. Transformasi digital dan peningkatan kompetensi ASN menjadi keharusan dalam menjawab tuntutan pelayanan modern,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur juga mengingatkan pentingnya implementasi prinsip KORPRI SIAGA sebagai landasan moral dan etika ASN, yang mencakup penguatan persatuan, penjagaan netralitas, peningkatan profesionalisme, serta penegakan integritas dalam pelayanan publik.

Sementara itu, Ketua Umum KORPRI Nasional Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa KORPRI harus hadir secara nyata dalam memberikan manfaat langsung kepada anggotanya melalui berbagai program strategis yang berkelanjutan.

Ia memaparkan sejumlah program prioritas KORPRI Nasional, antara lain KORPRI Health yang menyediakan layanan kesehatan terjangkau bagi ASN dan keluarga, termasuk fasilitas vaksinasi.

Selain itu, KORPRI Housing menghadirkan program rumah bersubsidi bagi ASN melalui kerja sama pembiayaan dengan BP Tapera dan perbankan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota secara nyata.

Di bidang penguatan spiritual dan sosial, KORPRI juga mengembangkan program perjalanan religi bagi seluruh anggota lintas agama dengan skema pembiayaan yang fleksibel dan profesional.

“Melalui KORPRI Education, kami juga mendorong peningkatan kompetensi ASN agar selaras dengan standar nasional dan kebutuhan birokrasi modern,” kata Zudan.

Ia menambahkan, KORPRI terus didorong menjadi organisasi yang lebih mandiri, transparan, dan akuntabel dalam mengelola program-program berbasis kebutuhan anggotanya.

Sementara itu, Ketua KORPRI Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran KORPRI sebagai wadah ASN yang profesional, netral, dan solid.

Menurutnya, KORPRI akan terus meningkatkan profesionalisme seluruh ASN yang tergabung, sekaligus menjaga netralitas aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Korpri selaku wadah ASN di Provinsi Banten akan terus meningkatkan profesionalisme seluruh pegawai dan menjaga netralitas aparatur,” ujar Deden.

Ia menambahkan, salah satu fokus utama kepengurusan baru adalah menjadikan KORPRI sebagai organisasi yang mampu menyatukan seluruh ASN di Banten, tanpa sekat birokrasi maupun wilayah kerja.

“KORPRI harus menjadi wadah yang menyolidkan seluruh keberagaman ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten,” katanya.

Deden juga menyoroti pentingnya penguatan peran KORPRI sebagai jembatan koordinasi antara ASN provinsi dan kabupaten/kota, sehingga program dan kebijakan kepegawaian dapat berjalan lebih sinkron.

Selain itu, Sekda Banten menegaskan bahwa KORPRI akan tetap berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk peningkatan pelayanan publik.

Sebagai informasi, Struktur kepengurusan KORPRI Banten Periode 2025-2030 dipimpin oleh Deden Apriandhi Hartawan sebagai Ketua, didampingi oleh Rina Dewiyanti, sebagai Wakil Ketua I dan Ai Dewi Suzana, sebagai Wakil Ketua II.

Operasional organisasi akan dikawal oleh Aan Fauzan Rahman, selaku Sekretaris dan Nurhayati Nufus, sebagai Wakil Sekretaris. Sementara itu, urusan bendahara dipercayakan kepada Mahdani, dengan Wiwi Yulyani Saptawianti, sebagai Wakil Bendahara. Seluruh jajaran ini berada di bawah naungan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang menjabat sebagai Penasehat dan Wakil Penasehat.

Untuk menjalankan program kerja spesifik, kepengurusan Korpri Banten diperkuat oleh deretan ketua dan wakil ketua bidang. Bidang Organisasi dan Kelembagaan dinakhodai oleh Arlan Marzan, bersama Deden Hery Hermawan. Urusan SDM dan Peran Perempuan dipimpin oleh Sitti Ma’ani Nina, dan Pembina Mega Nur Pratiwi. 

Selanjutnya, Bidang Usaha dan Kesejahteraan Masyarakat dikelola oleh Agus Mintono, bersama Mujahidin, sedangkan Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum ditangani oleh Akhmad Syaefullah, dan Aep Cahyaji Setiawan. 

Melengkapi struktur tersebut, Bidang Kerohanian, Pembinaan Mental, dan Spiritual diamanahkan kepada Tb. Rubal Faisal, bersama Badrusalam. Terakhir, untuk Bidang Olahraga dan Sosial Budaya dipimpin oleh Ahmad Syaukani, dengan Lutfi Mujahidin, sebagai wakilnya. (Humas BKD)