KP3B
– Serang, 27 September 2019
Gubernur Banten, H Wahidin Halim, resmi melantik empat pejabat pimpinan
tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, tiga pejabat
diantaranya merupakan hasil seleksi terbuka (Open Bidding).
Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten yang digelar di Gedung Pendopo Kantor Gubernur Banten, Jum’at
(27/9/2019) yang juga dihadiri Wakil Gubernur Banten, Sekretaris daerah,
didampingi saksi Asisten Administrasi Umum serta disaksikan oleh kepala
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Banten.
Pelantikan pejabat hasil
seleksi terbuka ini dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur
Sipil Negara (KASN) Nomor B-3067/KASN/09/2019 tanggal 19 September 2019 hal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Pemerintah Provinsi
Banten.
Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang dilantik yaitu:
- Hj. RINA DEWIYANTI, SE,
M.Si, menduduki Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Banten (sebelumnya Kepala BPKAD Kabupaten Lebak);
- Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI
HASTUTI, MARS, menduduki Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
(sebelumnya Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Tangerang);
- dr. DANANG HAMSAH
NUGROHO, M.Kes, menduduki Jabatan Direktur UPTD RSUD Provinsi Banten
(sebelumnya Direktur UPTD RSUD Malingping).
- H. ENGKOS KOSASIH
SAMANHUDI, S.Pd, MM, M.Si, menduduki Jabatan Asisten
Pembangunan dan Perekonomian Setda Provinsi Banten (sebelumnya Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten).
Gubernur Banten berpesan
kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten yang baru harus
mempertahankan predikat WTP yang sudah di raih Provinsi Banten selama tiga kali
berturut-turut.
Kepada Kepala Dinas
Kesehatan dan Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten, Gubernur
mengingatkan bahwa Program Kesehatan menjadi sangat strategis karena merupakan
bagian dari misi Pemprov Banten yang tertuang dalam RPJMD dengan menempatkan
kesehatan sebagai prioritas utama program Pembangunan Pemprov Banten, salah
satunya melalui kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan pembangunan
kesehatan di seluruh wilayah Banten berupa jaminan kesehatan untuk mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan merasa aman dalam melakukan berbagai kegiatan
kesehariannya. persoalan kesehatan di Provinsi Banten masih menjadi hal
yang krusial dan membutuhkan perhatian khusus dari seluruh pihak. Tidak hanya
mengenai disparitas wilayah timur, utara, barat dan selatan, namun dari segala
sisi masih membutuhkan perhatian khusus. Seperti sarana prasarana yang kurang
memadai hingga kurangnya tenaga medis seperti dokter dan petugas kesehatan
lainnya. (tim-berita-bkd)