GUBERNUR MELANTIK ESELON II HASIL OPEN BIDDING

KP3B – Serang, 27 September 2019

Gubernur Banten, H Wahidin Halim, resmi melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, tiga pejabat diantaranya merupakan hasil seleksi terbuka (Open Bidding).

Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang digelar di Gedung Pendopo Kantor Gubernur Banten, Jum’at (27/9/2019) yang juga dihadiri Wakil Gubernur Banten, Sekretaris daerah, didampingi saksi Asisten Administrasi Umum serta disaksikan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Banten.

Pelantikan pejabat hasil seleksi terbuka ini dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-3067/KASN/09/2019 tanggal 19 September 2019 hal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Pemerintah Provinsi Banten.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu:

1. Hj. RINA DEWIYANTI, SE, M.Si, menduduki Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten (sebelumnya Kepala BPKAD Kabupaten Lebak);
2. Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, MARS, menduduki Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten (sebelumnya Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang);
3. dr. DANANG HAMSAH NUGROHO, M.Kes, menduduki Jabatan Direktur UPTD RSUD Provinsi Banten (sebelumnya Direktur UPTD RSUD Malingping).
4. H. ENGKOS KOSASIH SAMANHUDI, S.Pd, MM, M.Si, menduduki Jabatan Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Provinsi Banten (sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten).

Gubernur Banten berpesan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten yang baru harus mempertahankan predikat WTP yang sudah di raih Provinsi Banten selama tiga kali berturut-turut.

Kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten, Gubernur mengingatkan bahwa Program Kesehatan menjadi sangat strategis karena merupakan bagian dari misi Pemprov Banten yang tertuang dalam RPJMD dengan menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama program Pembangunan Pemprov Banten, salah satunya melalui kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Banten berupa jaminan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan merasa aman dalam melakukan berbagai kegiatan kesehariannya. persoalan kesehatan di Provinsi Banten masih menjadi hal yang krusial dan membutuhkan perhatian khusus dari seluruh pihak. Tidak hanya mengenai disparitas wilayah timur, utara, barat dan selatan, namun dari segala sisi masih membutuhkan perhatian khusus. Seperti sarana prasarana yang kurang memadai hingga kurangnya tenaga medis seperti dokter dan petugas kesehatan lainnya. (tim-berita-bkd)